Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah penyusunan struktur dan skema transaksi bisnis yang sah secara hukum untuk mengoptimalkan beban pajak serta arus kas perusahaan.

Kunci pemahaman: tax planning legal selalu memperhatikan substansi ekonomi, bukan sekadar bentuk hukum. Hal ini sejalan dengan PMK 165/2019 tentang pengungkapan ketidakpatuhan perpajakan (termasuk doktrin substance over form). Sebaliknya, tax avoidance — merancang transaksi tanpa substansi nyata hanya untuk menghindari pajak — berisiko sengketa dan sanksi.

Tanpa perencanaan, banyak perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya — atau justru terjebak skema berisiko. Dua ekstrem yang sama-sama merugikan.

• PPh Badan dapat ditekan secara legal melalui pengakuan biaya yang tepat dan pemanfaatan insentif.
• PPN sering tidak dioptimalkan padahal ada fasilitas dibebaskan/terutang di tempat lain.
• Transaksi afiliasi tanpa perencanaan rawan koreksi transfer pricing.
• Investasi & M&A butuh strukturisasi fiskal sejak awal agar tidak ada kejutan pajak pasca-transaksi.

Kami memulai dengan tax health-check, lalu mengidentifikasi fasilitas yang dapat digunakan: PPh final UMKM, tax holiday, tax allowance, Kawasan Berikat, dan PPN dibebaskan untuk kegiatan tertentu.

Selanjutnya kami menyusun rekayasa transaksi (misalnya alokasi PPh 21/22/23, optimalisasi PPN, dan dokumentasi yang memadai) serta menyusun paper trail yang membela posisi perusahaan jika suatu saat diperiksa.